Selasa, 29 April 2014

Politik Tontonan (spectacle politic)


Oleh: Hamdan eSA

Memasuki masa kampanye menjelang pemilihan umum legislatif 9 april 2014, dunia jejaring sosial cukup diramaikan sejumlah berita yang menampilkan gambar-gambar sejumlah partai yang berkampanye dengan menampilkan dangdut bergaya erotis. Tidak segan-segan mendemostrasikan gerakan salah satu style dari pornoaksi; doggy style. Apakah maksud dari itu semua? Jika ingin menjual citra, citra apa yang terkadung dari erotisme?

Tujuan dari kampanye politik adalah menyampaikan identitas, prinsip serta pesan-pesan politik dalam bentuk visi dan program, agar partai bersangkutan memperoleh simpati dan daya pikat dari warga negara yang menjadi kontestan pemilu. Kita masih bertanya-tanya, apakah bahasa erotisme ini menjadi bagian dari penegasan identitas partai, atau negara kita memang sedang menggunakan mesin politik yang tidak memiliki kejelasan identitas politik? Parpol kita mungkin sudah kehilangan gagasan, dan karenanya yang terpenting bukan gagasan yang mencerahkan, melainkan apapun yang memiliki kekuatan daya pikat, meski  daya pikat sesaat yang sesat.

Satu-satunya yang terjelas dari fenomena itu adalah bahwa saat ini parpol kita sedang dalam kondisi psikologi yang berada pada level spectacle mentality; suatu tingkatan kapasitas mental dimana jiwa mencapai rasa bahagia ketika ia merasa sedang dalam sebuah pertunjukan massif, baik ia sebagi penonton atau pun ia sebagai tontonan. Seorang yang bermental tontonan akut, tidak hanya sekedar bahagia menonton “tubuh” dan segala tanda (sign) yang menempel ditubuh orang lain, tetapi dalam waktu bersamaan juga mempertontonkan miliknya kepada orang lain, menjadi penonton sekaligus tontonan, “ia yang menonton” sekaligus “ia yang ditonton”. Kamu menontonku yang juga sedang menontonmu.

Jika sosok pribadi (profil) seorang yang bermental tontonan akut ini, ditarik ke menjadi profil parpol, maka yang terlihat adalah sosok parpol yang senang menjadi pusat; subjek sekaligus objek tontonan. Psikologi parpol ini menjadi representasi dari kapasitas kejiwaan dan kapasitas intelektual dari manusia-manusia yang bercokol di dalam parpol bersangkutan.

Tetapi sesungguhnya, keadaan ini lahir dan mendapat dukungan langsung dari keadaan umum mental jiwa masyarakat kita. Bagaimana pun, para politikus adalah anak kandung dari masyarakat dan membuat tontonan politik menarik untuk masyarakat. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Keadaan psikologi parpol ini bukan tidak disadari, karena cenderung lebih terkesan berjalan dalam pengorganisasian yang cukup baik, meskipun mungkin tidak sehebat dengan sebuah manajemen pementasan profesional kelas dunia.

Parpol yang bermental tontonan akan cenderung berupaya keras, jika perlu dengan daya paksa, untuk menjadikan dirinya senantiasa menjadi pusat perhatian, pusat tontonan. Karenanya materi tontonan harus berubah-ubah seperti yang disebut Yasraf; ia menjadi semacam rangkaian materi yang dipertontonkan secara serial, sirkuler, tak henti-henti, dan harus spektakuler alias heboh. Untuk senantiasa dapat merebut dan menjadi pusat perhatian, maka ia harus menonton parpol lain apa yang sedang dipertontonkan. Di sinilah peran image, citra, opini, dimainkan sedemikian rupa melalui media.

Ruang sosial menjadi panggung tontonan yang paling luas dan fleksibel untuk di design berubah-ubah. Panggung sosial itu siap diubah untuk suatu waktu mementaskan tontonan citra yang memberi keuntungan bagi diri sendiri dan di waktu lain mementaskan tontonan citra negatif bagi parpol lawan. Tidak heran menjelang pemilu seluruh parpol mempertontonkan citra positif dirinya, tetapi segera di jawab dengan parpol lain yang mempertontonkan citra negatif lawan-lawannya terutama yang teridentifikasi sebagai lawan terberat.

Persoalan ini tidak hanya sampai disitu, tapi juga berlanjut pada peroalan tontonan yang telah menjadi komoditi. Tontonan lebih jauh dinyatakan oleh Guy Debord di dalam Society of the Spectacle. Bahwa tontonan bukanlah kumpulan citra-citra, melainkan relasi sosial di antara orang-orang yang diperantarai oleh citra-citra. Dengan demikian, tontonan dan citra berperan sebagai penentu dan pengendali beragam bentuk hubungan antara kelompok-kelompok sosial; hubungan kelas, status, atau gaya hidup. Aku yang telah menuntaskan “tontonan” episode seorang presiden, akan berbeda kelas dan pamornya dengan mereka yang hanya menuntakan episode kades.

Tontonan berupa citra komoditi menjadi acuan nilai dan moral bagi masyarakat, padahal citra-citra itu seperti disebut Haug, merupakan rangkaian ilusi yang diinjeksi ke sebuah komoditi untuk mengendalikan massa konsumer.

Kita tak pernah berhenti dipertontonkan citra baik oleh setiap partai yang betujuan untuk mengendalikan massa konsumer politik. Seorang politikus tiba-tiba pandai mengucapkan kata-kata bijak, tiba-tiba menjadi dermawan, sayangnya, disaat bersamaan dari partai (yang bisa sama bisa tidak) juga kita dipertontonkan politikus yang tertangkap dalam korupsi atau video porno.

Dalam sistem produksi dan konsumsi posmo, sebuah produk barang harus disertai produk tontonan, sebutlah misalnya iklan, citra, gaya hidup, yang berisi tawaran sejumlah ide dan konsep yang memberi makna pada barang, hingga pada suatu titik, konsumer lebih tertarik dengan kegandrungan tinggi untuk membeli tontonan di balik barang ketimbang fungsi atau nilai guna barang itu sendiri. Dalam tahap itu, barang dan tontonan berada dalam posisi yang sama sebagai komoditi.

Logika tontonan dalam masyarakat konsumsi seperti itu mulai menggejala dalam percaturan politik di Indonesia yang dimainkan oleh partai, figur partai, atau pendukung partai. Figur calon yang didukung oleh sejumlah partai, dengan bersemangat mempertontonkan sejumlah aktifitas sosial yang dihadirinya meskipun sekedar wisuda santri TK/TPA, yang sebelumnya hampir semua warga mengetahui bahwa dalam kondisi normal kunjungan seperti itu mustahil dilakukan oleh seorang pejabat. Fenomena ini tidak dimaksudkan untuk memberi penilaian benar-salah atau layak-tidak layak, tetapi lebih kepada upaya membangun citra dalam rangka “memasarkan” kefigurannya melalui logika tontonan. Sebuah parpol dan figurnya, dipilih lebih karena apa yang ia pertontonkan, dan sebaliknya jatuh karena apa yang dipertontonkan "lawan" tentangnya.

Fenomena tontonan juga terlihat pada kegiatan sosial yang mengatasnamakan silaturrahmi atau pertemuan apapun namanya yang memungkinkan untuk menghadirkan massa dengan jumlah besar –lebih sering disebut sebagai show power— yang biasanya diawali atau diakhiri dengan pawai keliling kota, berkunjung ke panti sosial atau rumah sakit, masjid-masjid, dan sebagainya. Fenomena tontonan ini membangun makna tanda dan citra untuk diinjeksi ke dalam ketokohan, visi-misi, dan janjijanji politik, sebagai produk suksesi partai politik, dan tontonan itulah yang menjadi landasan penilaian rakyat untuk memilih sosok pemimpin dalam pemungutan suara. Tontonan itu pula yang membentuk relasi politik dengan sejumlah institusi atau pranata sosial sebagai kantung-kantung massa, sebuah relasi yang berdiri di atas citra atau ilusi-ilusi politik. Dalam logika tontonan ini rakyat yang memilih keterpesonaan akan mendapatkan kehampaan, dan segala bentuk turunan yang timbul dari kehampaan itu.

Banga Pinrang, 04 April 2014

Tittytainment




Oleh: Hamdan eSA


Tidak jauh dari tepi jalan yang saya lalui di suatu hari saat di kampung, beberapa ekor anak anjing sedang menetek ―atau mungkin tepatnya seekor induk anjing sedang menyusui beberapa anaknya. Dengan bunyi khas anak-anak anjing serta ketenangan sang induk dalam mengawasi keadaan, dapat tertangkap betapa anak-anak itu memiliki rasa gembira atas apa yang mereka dapatkan. Sangat sepele, tetapi sentak mengantarkan saya pada sebuah istilah “tittytainment” yang pernah diungkapkan oleh Haudegen Zbigniew Brzezinski, seorang Polandia yang selama empat tahun sebagai Penasehat Keamanan Dalam Negeri presiden AS Jimmy Carter.

Tittytainment, menurut Brzezinski merupakan kombinasi dari dua kata yakni; tits dan entertainment. Tits merupakan istilah dalam bahasa slang (ucapan popular) di Amerika yang berarti payudara.  Namun bagi Brzezinski, tits tidak diasosiasikan dengan seks, melainkan lebih dikaitkan dengan susu yang teralir dari payudara wanita saat menyusui. Istilah ini diungkapkan dalam sebuah pertemuan para dedengkot manejer pengendali ekonomi dunia pada September 1995 di sebuah hotel mewah “The Fairmont” San Francisco, yang diinisiasi oleh Michael Gorbachev dan dihadiri oleh George Bush, Margareth Tatcher, Ted Turner (CNN), John Gage (Sun Microsystem). Saat itu sempat mendiskusikan sebuah tema; “masa depan pekerjaan”. Dalam abad berikut nanti, hanya 20% penduduk dunia saja sudah mencukupi untuk memepertahankan perekonomian dunia. Hanya seperlima dari seluruh pencari kerja sudah cukup untuk memproduksi seluruh barang perdagangan dan cukup memberi pelayanan jasa bernilai tinggi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dunia. Selebihnya tidak dibutuhkan lagi. Setiap orang akan memikirkan karirnya sendiri. To have lunch or be lunch; memakan atau menjadi santapan.

Tittytainment merupakan adonan sempurna antara riuh-rendah dan dahsyatnya daya pesona entertainment serta sandang pangan yang oleh para pengendali dunia dapat diatur sedemikian rupa agar selalu tercukupi, sehingga 80% sisa seluruh penduduk dunia yang frustasi dapat terkontrol perasaannya untuk tidak “meletup-ledak” di mana-mana. Disinilah peran dari seperlima pencaker itu. Tekanan persaingan global tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk mengharapkan komitmen sosial dari bisnis-bisnis perseorangan. Harus ada seorang atau pihak lain yang mengurusi masalah-masalah sosial terutama soal pengangguran, demikian kata Hans-Peter Martin dan Harald Schumann. Jika masyarakat membutuhkan suatu kehidupan yang lebih utuh dan lebih berarti, setidaknya dapat diatasi oleh yayasan-yayasan atau lembaga sosial dengan berbagai program berikut pasukan “sukarela”.  Lalu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendorong sukarelawan itu memberi pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Misalnya dengan membuat organisasi-organisasi yang dapat menstimulasi munculnya solidaritas antar tetangga, olahraga, gaya hidup, politik dan banyak yang lain. Kegiatan-kegiatan ini memakan biaya relatif sangat murah tetapi dapat mendorong berjuta orang merasa diri dan hidupnya punya “arti”, baik dalam masyarakat sekitar dan juga masyarakat global. Seperti itulah kira-kira gambaran tittytainment yang ingin di kemukakan Brzezinski. Semacam mekanisme nina-bobo.

Perut dan hiburan menjadi tekanan penting dalam tittytainment. Secara sederhana seolah-olah Brzezinski ingin mengatakan tidak begitu sulit untuk mengendalikan sekelompok orang, masyarakat atau bangsa. Cukup mengisi perutnya tidak perlu terlalu kenyang serta kubur duka-deritanya dengan hiburan-hiburan hebat. Mereka akan menikmati hidupnya cukup dengan apa yang mereka dapatkan dan mendapatkan dirinya sebagai bagian yang sangat berarti bagi dunia. Tittytainment dengan demikian adalah sebuah strategi merebut dan mempertahankan kekuasaan, yang pada saat itu Brzezinski menunjuk pada suatu kekuasaan global yang berdasar pada kekuasaan ekonomi.

Tittytainment sebagai sebuah strategi, ternyata sebenarnya sudah dan sedang berkembang di kelas lokal dan nasional beberapa bidang kehidupan kita, terutama misalnya dalam dunia perpolitikan. Perut dan hiburan menjadi hal paling penting dan jitu untuk memenangkan sebuah pertarungan politik. Di berbagai tempat, uang atau sembako masih menjadi favorit untuk meraih kalkulasi terbesar penghitungan suara. Dengan duit lima puluh ribu, atau gula sekilo, atau selembar sarung, dan lain-lain kreasi, seisi rumah sudah merasa sangat berarti karena merasa telah menjadi bagian penting dari perjuangan besar seorang kandidat, bahkan ada yang rela mati. Toh perut memiliki ruang amat terbatas untuk menampung seluruh kebutuhan materil makanan, tidak bisa banyak, hanya butuh dijaga agar tidak kosong. Jika belum sempat, cukup dengan memberi janji-janji. Namanya janji pasti manis semanis titty, apalagi disertakan selembar isi dompet sebagai pelengkap penghibur hati.

Kampanye politik hampir tidak pernah lepas dari kehadiran bintang-bintang hiburan (entertain) dari kelas lokal hingga nasional, bahkan hingga ke goyang erotis yang sama sekali tidak punya hubungan dengan visi kebangsaan dan kenegaraan. Dapat dibayangkan jika raja-raja pemegang kendali kanal entertainment juga ikut ambil bagian dalam kancah perpolitikan baik langsung atau tidak. Rasanya tiada kesulitan menginjeksi ruang bawah sadar dengan tittytainment. Paling sederhana di kampung yang paling pelosok pula, kampanye keliling dilakukan dengan mengikutkan mobil besar yang di desain menjadi panggung hiburan electon nonstop. Masyarkat tak pernah tahu bahkan dari kandidat dukungannya sekali pun soal apa gagasan, konsep, komitmen, implementasi, pengawasan, dan lain sebagainya,.

Pertanyaannya, dengan kondisi negara kita yang sedang menikmati tittytainment global, dan di saat yang sama para elitnya juga melakukan tittytainment terhadap masyarakatnya sendiri, lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang keberdayaan masyarakat kita di tengah masyarakat global? Kita mungkin akan terus menjadi masyarakat penetek, sambil dielus-elus bobokkan dengan hiburan-hiburan dunia. Paling tidak, dengan menggunakan baju kaos Chelsea, Metallica, nonton bareng live di media, nonton dan ikut perkembangan info miss univers, dan lain sebagainya, seorang telah merasa menjadi bagian berarti dari dunia.

Pemilihan legislatif pusat hingga daerah serta pemilihan eksekutif sebentar lagi akan berlangsung. Apakah kita ingin menjadi masyarakat penetek? Semua tergantung partai politik. Semoga parpol tidak mengusung politikus tittytainment. Menetek punya waktu tertentu, dan sang induk sangat paham kapan saatnya.

Wallahu a’lam bissawaf.

Banga Pinrang, 23 September 2013

Kamis, 14 Maret 2013

fenomena pete-pete dan parpol



Oleh: Hamdan eSA
(Pembina di “eSA” dan Mapalasta)

Harian Fajar Edisi 13 Maret 2013


 Pete-pete menunjuk pada kendaraan angkot atau mikrolet yang berfungsi sebagai angkutan umum kota, atau mungkin juga antar kota-kota kecil. Sebagai angkutan publik, pete-pete memiliki trayek khusus yang telah ditentukan. Penumpangnya, untuk mencapai tujuan tertentu, dapat merancang perjalanan sendiri. Ia dapat turun di tengah perjalanan dan naik ke pete-pete lain yang ia inginkan, yang penting siap membayar tarif yang ditentukan pak sopir.

Jauh di ruang publik lainnya, partai politik dalam sebuah mekanisme demokrasi menjadi faktor terpenting. Sebagai “kendaraan” demokrasi, parpol lebih awal secara internal harus dapat mempraktekkan cara-cara domokratis. Internalisasi nilai-nilai demokrasi adalah kebutuhan primer bagi kelembagaan palpol maupun personalnya. Nasib suatu negara bangsa terletak pada partai politik yang ada di dalamnya. Sedangkan nasib sebuah partai terletak pada kualitas kelembagaan parpol tersebut dan kualitas personalnya. Parpol hampir dapat di katakan sebagai satu-satunya solusi untuk membangun demokrasi. Namun di saat yang sama partai juga dapat menjadi masalah jika ia dibangun seadanya, terutama jika hanya dijalankan untuk memenuhi hasrat politik.

Jenis Parpol

Secara teoritis, parpol dapat diklasifikasi ke dalam beberapa jenis. Pertama, apa yang disebut sebagai Partai Proto. Jenis partai ini merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol. Basis pendukungnya adalah kelas menengah ke atas. Bentuk organisasi dan ideologinya relatif sederhana. Partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.

Kedua,  yakni Partai Kader. Penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguatan yang cukup tinggi pada level pengurusnya, dan dalam hal peningkatan kapasitas perso­nalnya untuk kepentingan partai.

Ketiga,  yakni Partai Massa. Berkembangnya jenis ini ka­rena adanya perluasan hak pilih rakyat. Parpol ini di­hentuk di luar parlemen (ekstraparlemen). Orientasi parpol ini adalah kepada basis pendukung, yaitu buruh, petani dan massa lainnva. Tujuannva adalah untuk pendidikan politik dan pemenangan pemilu. Ideologi dan organisasi­nya rapi.

Keempat, yakni Partai Diktaktoral. Jenis  ini adalah merupakan subtipe partai massa. Ideologinya kaku dan radikal. Pimpinan tertinggi melakukan kontrol ketat. Rekrutmen anggotanya sangat ketat, di mana ang­gota parpol dituntut mengabdi secara total.

Kelima, yakni Partai Catch-All. Jenis partai ini merupakan gabungan antara partai kader dan massa. Mereka berusaha menampung kelompok sosial sebanyak-­banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya meme­nangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelom­pok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak ter­lalu kaku. Sebagian besar partai politik di Indonesia pemenang Pemilu pada era reformasi  adalah masuk dalam kategori jenis ini. Konsekuensinya adalah terabaikannya proses pendidikan politik.

Fenomena Pete-pete

Fenomena pete-pete (angkot) dan penumpangnya menjadi sangat menarik diperhatikan, karena memiliki karakter yang sangat mirip dengan karakter parpol di indonesia beserta politikus yang ada di dalamnya. Dan ini mungkin dapat menjadi jenis keenam dari lima jenis partai di atas. Parpol merupakan “kendaraan” demokrasi. Masalahnya, kendaraan ini dimanfaatkan sebagai apa?

Sejumlah parpol tampaknya memiliki kemiripan dekat dengan fenomena pete-pete. Pengkaderan tidak perlu, yang paling penting adalah kemampuan memikat massa agar dapat ikut menjadi penumpang. Parpol pete-pete membutuhkan banyak massa tanpa banyak embel kecuali duit dan jabatan. Penumpang berduit atau punya jabatan sangat dibutuhkan agar dapat menyuplai bahan bakar dan segala kebutuhan pete-pete. Parpol pete-pete juga sewaktu-waktu dapat mengganti drivernya dengan seorang dari mana saja yang dirasakan memiliki kemampuan daya pikat lebih dari sebelumnya. Jangan heran bila seseorang driver parpol pete-pete dengan sangat mudah berpindah-pindah dari pete-pete satu ke pete-pete lainnya laksana kutu loncat.

Parpol pete-pete tidak memerlukan mekanisme pengkaderan untuk mendidik dan membentuk kader. Proses ini cukup panjang dan membutuhkan cost tinggi. Cara yang lebih efisien adalah menggaet driver yang telah memiliki seabrek pengalaman, skill, reputasi dan citra. Tentunya sang driver juga tidak sembarang menerima tawaran, ia dapat menilai dan memilih pete-pete mana yang dapat ia jalankan dengan baik dan menguntungkan sampai ke tujuan. Pete-pete membutuhkan driver ulung dan populer untuk menaikkan citra kendaraan. Sebaliknya, driver membutuhkan kendaraan handal dan populer untuk mengangkat citra dan reputasi dirinya. Disinilah letak simbiosis mutualismenya.

Namun demikian, meski nampak sangat membutuhkan driver handal, tetapi sesungguhnya parpol pete-pete tidak punya kepentingan sama sekali dengan urusan, nasib serta kondisi driver, kecuali hal tersebut dapat mengangkat citra pete-pete. Kematian driver sekalipun dapat di eksploitasi untuk mengangkat citra. Driver mirip dengan itu, tidak punya kepentingan dengan masa depan partai pete-pete yang dikendarainya, ia hanya kendaraan sementara, dan sebentar juga akan pindah ke pete-pete lain.

Parpol pete-pete juga tidak mementingkan ideologi, agama, ataupun moral. tergantung musimnya saja. Jika para penumpang lagi ngidam ideologi, maka saat itu ideologi diperlukan, dieksplor dan dieksploitasi. Jika agama dan moral sedang trend, maka parpol harus memiliki komponen yang bisa membuatnya paling bermoral dan beragama. Ideologi, agama dan moral bila dieksplor dengan baik dapat menjadi jurus pikat yang sangat jitu. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah kalkulator untuk mengkalkulasi rumus-rumus kemengan dan rumus-rumus pendapatan kekayaan.

Akankah kita serahkan masa depan kita, masa depan negara dan bangsa, kepada parpol pete-pete? Dari sekarang kita harus memikirkan bersama bagaimana mengembalikan parpol pada fungsi-fungsi idealnya. Ongkos politik sudah begitu banyak dikeluarkan, tetapi belum juga memperlihatkan pengaruh dan perbaikan yang signifikan, bahkan sebaliknya, kemerosotan yang konyol. Parpol harusnya lebih mengembangkan perannya dalam memberi kontribusi terhadap tata kelola demokrasi yang ingin dibangun bersama. Masih banyak tugas yang lebih penting daripada sekedar sibuk musiman dalam mempersiapkan diri menghadapi suksesi. Misalnya dengan memaksimalkan penguatan dan pengembangan kelembagaan parpol, dan membangun relasi dengan masyarakat sipil dalam rangka membangun demokrasi sebagai nilai, bukan sekedar mekanisme.
 
Wallahu A’lam.

Makassar, 09 Maret 2013